Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Bangsa Indonesia

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh  pemerintah Kolonial di Indonesia telah membawakan dampak di berbagai sector kehidupan bangsa Indonesia antaralain adalah sebagai berikut.

Kebijakan ekonomi pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri Belanda. Contohnya pada saat pemerintah Belanda mengalami difisit keuangan maka di Indonesia dilaksanakan cultuur stelsesl. Dan puncak darikebijakan ekonomi di Indonesia adalah pelaksanaan politiki pintu terbuka pada tahun 1870. Pelaksanaan politik pintu terbuka itu telah mengakibatkan era komersialisasi, moneteresisasi, dan industrialisasi di Indonesia. Berdaasarkan dari politik pintu terbuka, banyak modal asing yang masuk ke Indonesia dan hal tersebut membuat tidak secara langsung mendorong proses industrialisasi menjadi lebih cepat. Namun industralisasi juga membawakan dampak negative bagi bangsa Indonesia, itu karena sejak awal abad ke-19 terjadi banyak arus urbanisasi. Dan proses ini terjadi bersamaan dengan terbentuknya kota-kota baru di Indonesia.

Dalam bidang perdagangan, perkembangan ekonomi Indonesia telah didominasi oleh pengaruh positif pada aktivitas perdagangan. Dan aktivitas perdagangan di indonesia telah di dominasi oleh golongan swasta asing, sedangkan untuk kaum pribumi hanya menjadi buruh dan sejenisnya. Sedangkan untuk dibidang pertanian juga demikian, masuknya modal asing justru malah menambah memperburuk kondisi perekonomian masyarakat pribumi. Dan hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tanah masyarakat yang harus diserahkan kepada asing untuk ditanami tanaman ekspor. Kondisi sector perikanan juga tidak jauh berbeda. Bidang perikanan juga didominasi oleh pihak swasta asing dan pemerintahan Kolonial.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial memang sangat memengaruhi kekuasaan para penguasa local Indonesia, seperti raja, sultan, dan adipati (Bupati). Para penguasa local pada umumnya hanya sebagai boneka dari para penguasa Kolonial. Perubahan kekuasaan ini terjadi ketika Deandels mulai menerapkan kebijakan bahwa semua Bupati atau pejabat kerajaan menjadi pegawai pemerintah dan mereka menerima gaji setiap bulannya. Maka denan kebijakan seperti itu, secara de jure (hukum) para penguasa local memang tampil sebagai pimpinan wilayah kekuasaannya. Namun akan tetapi sebenarnya secara de facto (kenyataan) yang berkuasa adalah pemerintah Kolonial. Para penguasa local hanyalah sebagai alat untuk menjalankan pemerintah penguasa Kolonial.

Dalam stuktur masyarakat Kolonial, mobilitas social dikalangan penduduk pribumi hampir tidak pernah terjadi. Bangsa Indonesia msih tetap menduduki status social terbawah. Mobilitas hanya bisa dilakukan oleh para bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kolonial.

Dengan diberlakukannya kekuasaan colonial maka stratifikasi social masyarakat Indonesia juga banyak mengalami perubahan. Orang-orang Belanda dengan segala kekuasaannya mengambil alih kedudukan kaum bangsawan sebagai golongan kelas atas dalam struktur  masyarakat Indonesia. Adapun para bangsawan turun kelapisan kedua. Lapisan ketiga tetap diduduki oleh oleh rakyat jelata.

Demografi atau struktur kependudukan pada masa berkuasanya pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah membentuk pola kependudukan yang mengikuti sistem kependudukan modern, mulailah lahirnya desa-desa dan kota-kota modern menggantikan Ibu kota kerajaan. Hubungan desa dengan kota lebih bersifat ekonomi para pejabat local lebih banyak sebagai kaki tangan Belanda dalam memperlancar perdagangan. Bersama dengan perubahan struktur domografi terjadilah mobilitas penduduk dari dari desa ke kota-kota yang baru saja terbentuk. Dan selain itu kebijakan pemerintah Kolonial untuk mengirim kuli kontrak keperkebunan luar pulau Jawa ikut memberi andil terjadinya mobilitas penduduk.

Pengaruh kebudayaan barat yang diterima bangsa Indinesia sering kali disebut dengan westernisasi. Masuknya proses ini pada umumnya dengan melalui jalur pendidikan dan pemerintahan. Perkemabangan ekonomi dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi dan industrialisasi setelah penerapan politik politik liberal ikut pula dalam memengaruhi budaya Indonesia. Namun meski demikian, hanya sebagian kecil saja dari masyarkat Indonesia yang merasakan perubahan ini.

Sebalum masuknya kolonialisme Barat ke Indonesia sistem pendidikan di Indonesia mesih bersifat tradisional. Pendidikan juga hanya bisa dinikmati oleh kalangan elite tertentu saja. Pusat pendidikan pun hanya terbatas dilingkungan keraton dan pesantren. Pemerintah Kolonial dengan menerapkan politik etis telah mencoba memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Namun meski pelaksanaanya masih terbatas pada anak priayi, pendidikan yang dijalankan akhirnya menghasilkan kaum terpelajar yang kelak memengaruhi cara perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam bidang keagamaan, pemerintah Kolonial sangat membatasi aktivitasnya dan juga melaukan control ketat terhadap kegiatan keagamaannya. Tidak hanya Agama Islam saja yang mengalami control ketat ini, namun Agama Kristen juga mengalami control yang ketat. Pengalaman menghadapi Islam terutama ketika Perang Aceh menyababkan pemerintah Kolonial berlaku demikian.